JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan pemerintah untuk membeli pesawat kepresidenan diakui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai hal yang perlu dan bukan untuk kepentingan pribadinya. Ia bahkan sadar, pesawat tersebut baru akan dinikmati presiden berikutnya.
"Saya pikir memang perlu. Saya tahu baru akan selesai 2013. Yang menggunakan nanti, presiden setelah saya, bisa terbang sambil memberi perintah di manapun presiden berada," jelas SBY saat menjawab pertanyaan pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (13/2/2012).
Ia mengatakan, keinginan pemerintah untuk mengadakan pesawat kepresidenan sudah sejak lama. Alasannya, pemerintah menyadari bahwa ongkos menyewa pesawat Garuda Indonesia lebih mahal daripada menggunakan pesawat sendiri. Selaion itu, setiap presiden akan bepergian menggunakan pesawat sewaan akan mengganggu jadwal penerbangan Garuda Indonesia.
"Oleh karena itulah untuk efisiensi jangka menengah dan jangka panjang dan bisa digunakan setiap saat," ujanya. Ide mengadakan pesawat kepresidenan, lanjut SBY, telah dibahas pemerintah dan DPR dengan melibatkan ahli yang mengetahui pesawat terbang.
SBY juga menjamin pengadaan pesawat tersebut telah dilakukan secara transparan. Kementrian terkait dan Sekretariat Negara mengundang lembaga pengadaan jasa dan barang untuk menentukan pilihan terbaik agar tidak terjadi penyelewengan dan bisa diaudit.
Terkait pertanyaan mengapa presiden tidak memilih pesawat buatan dalam negeri dalam hal ini CN-235 buatan PTDI, SBY menilai tidak dapat dibandingkan. Menurut SBY, banyak juga kepala negara dan kepala pemerintahan yang memiliki pesawat kepresidenan setara dengan Boeing 747 yang dipilih pemerintah.
"Barangkali di tingkat lokal punya lagi pesawat dengan ukuran yang lebih kecil. Jangan dikira presiden di negara-negara itu hanya menggunakan pesawat kecil bukan jet," kata SBY.
0 komentar:
Posting Komentar